Siapa Kami

Lembaga Penelitian Pekerja Indonesia (LPPI) adalah lembaga sosial independen yang mengamati, meneliti, dan menuliskan dinamika perkembangan pekerja di Indonesia. LPPI menjadi wadah berhimpunnya para peneliti, akademisi, pemerhati, dan aktivis sosial di bidang ketenagakerjaan yang secara mandiri ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memandang pekerja Indonesia sebagai aset utama negara.

Asas Lembaga: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. LPPI tidak berafiliasi kepada organisasi politik mana pun dan berdiri teguh di atas serta untuk kepentingan semua golongan.

Sejarah Singkat Pendirian

Lembaga Penelitian Pekerja Indonesia (LPPI) lahir dari rapat pembentukan perkumpulan yang diselenggarakan pada 20 September 2021. Lembaga ini kemudian didirikan secara resmi berkekuatan hukum pada 28 September 2021 dengan Akta Notaris Nomor 05 dibuat di hadapan Notaris Desi Sulastri, S.H., M.Kn., dan berkedudukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Para pendiri LPPI adalah tokoh-tokoh yang telah mendedikasikan pemikirannya dalam dunia ketenagakerjaan: Idris Palar, H. Sariat Arifia, dan Fachru Nofrian.

Visi & Misi Lembaga

Visi

"Memperkuat program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melalui riset ketenagakerjaan yang berkualitas dan berdaya guna."

Misi LPPI

  1. Memberdayakan perkumpulan sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para pekerja Indonesia.
  2. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan citra positif para pekerja Indonesia di kalangan dunia usaha nasional dan internasional.
  3. Memberikan informasi yang tepat, akurat, dan mandiri untuk mendapatkan pengakuan atas kinerja pekerja Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

Maksud & Tujuan

  1. Mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
  2. Menanamkan kesadaran gotong royong dan setia kawan, mengokohkan persatuan, serta mewujudkan kerja sama produktif antara pekerja, pemerintah, dan dunia usaha melalui penelitian yang akurat dan terpercaya.
  3. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui informasi yang tepat dan mandiri demi peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Legalitas & Badan Hukum

LPPI beroperasi secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Bentuk Badan HukumPerkumpulan (Lembaga Nirlaba Ketenagakerjaan)
Akta PendirianNomor 05 tanggal 28 September 2021, Notaris Desi Sulastri, S.H., M.Kn., Kabupaten Purwakarta
Pengesahan Kemenkumham RI AHU-0010928.AH.01.07.Tahun 2021
Kedudukan LembagaKabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia
Asas OrganisasiPancasila & Undang-Undang Dasar 1945 (Non-Partisan)
Masa BerdiriDidirikan sejak September 2021 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
Hubungi LPPI di WhatsApp